Anggota Parlemen Tiongkok Meninjau Kebijakan Tiga Anak - Image from Wall Street
Bolong.id - Komite Sentral Kongres Rakyat Nasional ke-13 Tiongkok pada hari Selasa(17/8/2021) membahas beberapa rancangan undang-undang dan amandemen termasuk Undang-Undang Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi.
Zang Tiewei, juru bicara Komisi Urusan Legislatif dari Komite Tetap mengatakan bahwa, salah satu perubahan yang diusulkan pada UU Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah bahwa pasangan akan diizinkan untuk memiliki maksimal tiga anak, bukan dua.
Dilansir dari CGTN pada Selasa (17/8/2021), Zang juga berbicara tentang langkah-langkah kebijakan yang mendukung, termasuk ketentuan untuk cuti orang tua dan pendirian lebih banyak pembibitan untuk anak-anak di komunitas perumahan, tempat umum dan tempat kerja.
Amandemen tersebut menyerukan langkah-langkah komprehensif untuk mengoptimalkan struktur demografi dan mendorong pembangunan populasi yang seimbang dalam jangka panjang, katanya.
Zang mengatakan bahwa pasal-pasal yang tidak sesuai dengan kebijakan tiga anak dalam undang-undang yang ada akan dihapus selama revisi.
Undang-undang Kependudukan dan Keluarga Berencana diberlakukan pada tahun 2002 dan direvisi pada tahun 2015, ketika kebijakan dua anak di Tiongkok diterapkan.
Sebelumnya diberitakan bahwa Tiongkok telah membolehkan pasangan suami-istri punya hingga tiga anak, guna mengganti kebijakan dua anak cukup.
Menurut media pemerintah Tiongkok, Xinhua, perubahan itu sudah disetujui Presiden Xi Jinping dalam pertemuan politbiro.
Kebijakan ini diambil setelah laporan terbaru sensus setiap 10 tahun yang menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk di Tiongkok saat ini berada di tingkat paling lambat dalam beberapa dekade terakhir.
Situasi demikian menambah desakan bagi Beijing untuk mengeluarkan langkah-langkah agar tiap keluarga di Tiongkok bisa menambah anak demi mencegah penurunan tingkat kelahiran. (*)
Informasi Seputar Tiongkok
